"Kontroversi Kualitas Proyek: Peningkatan Jalan Kapujan Rimbo di Solok Menuai Kritik"

JELAJAHNEWS, SOLOK (SUMBAR) - Proyek peningkatan jalan Kapujan Rimbo di Kabupaten Solok, yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah II Propinsi Sumatera Barat, mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat. Muncul dugaan bahwa proyek ini dijadikan ajang untuk meraup keuntungan besar tanpa memprioritaskan kualitas pekerjaan.

Salah satu tokoh masyarakat setempat, Risman, secara terbuka menyampaikan keprihatinannya terkait dugaan ini kepada media pada Senin (09/10) saat berada di lokasi proyek. Ia menekankan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana besar untuk membangun infrastruktur jalan ini, mencapai lebih dari Rp35 miliar. Harapan masyarakat adalah agar proyek ini dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mereka.

Namun, Risman menegaskan bahwa proyek pembangunan dan peningkatan jalan yang menggunakan "uang rakyat" harus memastikan proporsi antara alokasi dana dan kualitas proyek yang seimbang. Jika tidak, masyarakat akan menjadi pihak yang sangat dirugikan. Risiko dampak hukum bagi pihak-pihak terkait juga mungkin terjadi apabila ditemukan ketidaksesuaian ini.

Tidak diabaikan kemungkinan terjadinya konspirasi dalam pelaksanaan proyek, melibatkan pengguna anggaran, pengawas internal pemerintah, dan kontraktor. Risman memandang pentingnya keterlibatan pengawasan masyarakat sebagai bentuk kontrol dan pengawasan tambahan dalam proyek-proyek semacam ini.

Proyek peningkatan jalan Kapujan Rimbo dengan anggaran senilai Rp 35.991.122.000 dan nomor kontrak KU.02.10/KTR.10.PPK.2.5-PJN.II/VI/2023 dikerjakan oleh PT. Arpex Primadhamor dengan masa kerja 161 hari kalender. 

Terpantau adanya dugaan pekerjaan asal jadi yang tidak sesuai spesifikasi dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Terdapat indikasi penyimpangan, seperti tembok penahan tanah (TPT) yang rusak dengan mudah, menunjukkan adukan semen yang tidak memadai selama pengerjaan. Ris menyampaikan kekhawatiran bahwa jika tidak ada tindakan korektif, infrastruktur yang baru diperbaiki ini akan cepat rusak dan memaksa pemerintah mengeluarkan dana tambahan untuk perbaikan, terang Ris

"Saya bukan ahli teknik konstruksi, namun sebagai orang awam, terlihat bahwa pelaksanaan proyek ini tidak sesuai dengan standar. Bukan hanya tembok penahan tanah yang terlihat asal jadi, tapi juga komposisi adukan semen yang terlihat kurang tepat," ungkapnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Agusman PPK PJN2 Provinsi Sumatera Barat  tak dapat dikonfirmasi. Telah beberapa kali dihubungi melalui Hp selulernya tidak merespon terkait kejelasan teknis tentang kegiatan tersebut. 

(Fit)